Rapat Kerja dengan DPR RI, Kemendikbud Tuai Dukungan terkait Vaksinasi PTK dan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

GTK – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, pada Kamis (18/3/2021). Raker membahas tentang persiapan vaksin pendidik dan tenaga kependidikan, persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2021, tindak lanjut Program Merdeka Belajar Episode 8: SMK Pusat Keunggulan, serta perubahan kebijakan satuan biaya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI selaku pimpinan rapat dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hetifah Sjaifudian mengapresiasi program-program yang dibahas Kemendikbud pada raker. “Hari ini saya merasa bangga, karena pada agenda rapat kami meminta empat agenda, namun mendapat bonus dua agenda (Merdeka Belajar Episode Kedelapan: SMK Pusat Keunggulan dan KIPK) yang sangat membesarkan hati,” ujar Hetifah.

Mengawali rapat kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan agenda pertama terkait  vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam upaya akselerasi PTM terbatas, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas negara.

Vaksinasi ini, kata Mendikbud akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang pendidikan, di satuan pendidikan negeri dan swasta, baik formal mupun non-formal, dan termasuk untuk pendidikan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag). “Total ada lebih dari 5,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran penyelesaian vaksinasi pada akhir Juni 2021,” ungkap Mendikbud.

Kemendikbud dan Kemenag telah menyiapkan data pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Selanjutnya koordinasi erat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pemerintah daerah terus dilanjutkan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan sukses dan tepat waktu.

“Ketika pasokan vaksin sudah tersedia, Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kemenag di daerah akan menginformasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan tentang jadwal vaksinasi dan lokasi vaksinasi. Lokasi vaksinasi dapat menggunakan fasilitas pendidikan, misalnya gedung perguruan tinggi, gedung sekolah, kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kantor dinas pendidikan, dan lainnya,” ujar Mendikbud.

Merespons Harapan Masyarakat, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Disiapkan

Pandemi Covid-19 yang melanda  dunia dan Indonesia, telah menimbulkan beberapa dampak sosial negatif yang berkepanjangan, terutama di dunia pendidikan. Dampak sosial negatif tersebut mulai dari peserta didik yang putus sekolah, penurunan capaian belajar, hingga kekerasan pada anak.

Pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Mendikbud menyampaikan pentingnya Indonesia memulai PTM terbatas. “Indonesia  adalah satu dari empat negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya atau hampir 85% sudah menggunakan pembelajaran tatap muka,” kata Mendikbud.

Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan bahwa masyarakat (murid, guru, orang tua, pengamat pendidikan dan pengamat sosial) sudah mengharapkan dimulainya PTM terbatas karena kekhawatiran akan hilangnya kemampuan dan pengalaman belajar peserta didik akibat pandemi Covid-19 (learning loss), terutama bagi yang paling kesulitan menjalankan PJJ.

Oleh sebab itu, PTM  terbatas perlu diakselerasi dengan mengombinasikan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar dapat tetap memenuhi protokol kesehatan. “Setelah mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan divaksin dosis kedua dan selambatnya tahun ajaran baru, satuan pendidikan diwajibkan untuk memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun demikian, tentunya orang tua/wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Kedua opsi tersebut harus tersedia,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan apresiasinya terhadap arah kebijakan PTM terbatas. “Saya mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan Mas Menteri. Di Aceh, terutama di Aceh Besar melaksanakan PTM. Di Banda Aceh, PTM dengan sistem bergiliran. Saya sudah berkunjung ke sekolah-sekolah. Memang harapannya semua anak, guru, orang tua ingin PTM, sebagaimana yang Mas Menteri sampaikan,” ungkap Illiza.

Pada akhir rapat kerja, Mendikbud menegaskan. “Di seluruh dunia, belum tersedia vaksinasi untuk anak, Namun, banyak yang sudah melakukan PTM dengan aman, saya sangat mengharapkan peran aktif kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah  untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman,” jelas Mendikbud sekaligus menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Kebijakan terkait PTM terbatas akan diputuskan selanjutnya bersama Kemenag, Kemenkes, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *